Sumatera Selatan Pusat Proyek Biomass Town

Jumat, 10 Desember 2010

Sumeks - Sebagai provinsi terkaya kelima, Sumatera Selatan ditunjuk pemerintah pusat sebagai pilot project program Biomass Town. Kepastian itu, terungkap dalam pertemuan staf  Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Jepang, Mr Yoshiyasu Kamijo serta tiga  konsultan dari Recycle One Co Ltd Jepang dengan Gubernur  Ir H Alex Noerdin, kemarin (8/12).

Pertemuan tertutup itu semula dijadwalkan di pemprov Sumsel. Namun, dialihkan ke meeting room Hotel Aryaduta setelah Gubernur mengikuti rapat umum pemegang saham (RUPS) Bank SumselBabel. Usai pertemuan, Alex menjelaskan kalau di Indonesia akan dimulai program Biomass Town sesuai hasil kesepakatan negara-negara ASEAN dua tahun lalu.
    “Kita di Indonesia baru akan mulai tahun ini (2010). Nah, yang jadi pilot project-nya dipilih Sumsel. Lokasinya sendiri di kota Palembang,” tutur Alex. Program tersebut didukung dengan adanya bantuan pemerintah Jepang. Hubungan kerja sama G to G (government to government) ini dilatarbelakangi karena Jepang sudah lebih dahulu melaksanakan program Biomass Town tersebut.
    “Semua kota di Jepang sudah melaksanakannya. Di mana berbagai kebutuhan seperti pupuk, tenaga listrik dan lain sebagainya diperoleh melalui pengolahan sampah,”bebernya. Pemprov Sumsel menunjuk Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Hj Nelly Rasdiana MSi untuk mengomandoi pelaksanaan program ini di Sumsel.
    Hj Nelly Rasdiana menambahkan, pertemuan Gubernur Sumsel Alex Noerdin dengan staf Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Jepang merupakan realisasi dari kerjasama G to G kedua negara dalam upaya mewujudkan Biomass Town. Pemerintah Jepang akan mengucurkan bantuannya kepada Indonesia, yakni provinsi Sumsel sebagai pilot project dalam bentuk dana grant.
    “Bantuan itu untuk dipergunakan dalam pengelolaan limbah agar menjadi produk yang bermanfaat bagi masyarakat,”jelasnya. Dikatakan Nelly, Sumsel harus siap dan memang siap mewujudkan program besar ini. Program Biomass Town di Sumsel juga melibatkan kalangan akademisi, dalam hal ini dipilih Universitas Sriwijaya (Unsri).
    Gambaran awal, Jepang memberikan bantuan untuk mendirikan pabrik pengolahan limbah. Belum diketahui berapa besar bantuan yang akan diberikan karena pertemuan kemarin baru tahap awal. “Yang pasti, lokasinya di kota Palembang,”cetus Nelly. Rencana pemberian bantuan oleh Jepang itu selama tiga tahun.
    Usai dari pertemuan dengan Gubernur, utusan dari Jepang itu langsung melakukan pembicaraan dengan Walikota Palembang Ir H Eddy Santana Putra MT dan jajaran.
    Wako Eddy menyambut baik rencana tersebut. “Akan kita dukung,” ujarnya. Dikatakan, terpilihnya Palembang sebagai pilot project program tersebut, lantaran tingginya komitmen pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan. Untuk lokasi rencananya bakal disiapkan di kawasan Seberang Ulu (SU).  
    Sementara itu, Direktur Pengolahan Lahan Kementrian Pertanian, Amir Hartono mengatakan hal serupa. Menurutnya, Palembang terpilih karena berbagai pertimbangan yakni memiliki material yang melimpah, memiliki perguruan tinggi (PT) yang kompeten yakni Universitas Sriwijaya (Unsri).
    “Terutama Wako (Eddy, red) sangat perduli dengan masalah pelestarian lingkungan,” ungkapnya. Dikatakan, dari program biomas tersebut, nantinya sampah bakal diolah menjadi sejumlah produk seperti pupuk, biogas dan listrik.
    Namun, untuk tahap awal kemungkinan baru skala kecil. Pupuk yang dihasilkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan para petani daerah sekitar, sedangkan listrik mungkin bisa dimanfaatkan untuk penduduk sekitar pula.
     “Yah, mungkin cukup untuk sekitar 10 rumah tangga,” tuturnya seraya mengatakan, pemerintah Jepang sendiri rencananya bakal membantu dalam bentuk konsultan. “Diharapkan program ini bisa terlaksana mulai tahun depan (2011, red),” tukasnya.(46/mg13)

Satu Suara Untuk Iklim

CANCUN-MEKSIKO - Indonesia sebagai Ketua ASEAN bakal intensif menggalang negara-negara anggota persekutuan regional itu untuk satu posisi menyuarakan isu perubahan iklim pada KTT Perubahan Iklim ke-17 di Durban, Afrika Selatan pada 2011.

"Sejak Januari 2011, pejabat senior dari 10 negara ASEAn bakal bertemu dan rapat untuk mempersiapkan suara bersama ASEAN dengan baik," kata Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta pada KTT ke-17 Perubahan Iklim di Cancun, Meksiko, Jumat.

Gusti melihat selama ini ASEAN tidak satu suara atau posisi dalam negosiasi KTT Perubahan Iklim.

"Kita memberi sinyal bahwa selama Indonesia menjadi Ketua ASEAN pada 2011 maka akan lebih menonjolkan ASEAN, seperti dalam isu perubahan iklim," katanya.

Isu perubahan iklim yang akan dibahas intra ASEAN adalah mitigasi dan adaptasi termasuk program pengurangan emisi dari penggundulan dan kerusakan hutan (REDD plus).

Delegasi Indonesia berusaha tampil aktif dalam KTT ke-17 Perubahan Iklim, bahkan Indonesia ditunjuk menjadi salah satu fasilitator untuk melobi negara-negara peserta dalam hal mitigasi dan MRV perubahan iklim.

"Presiden COP-16 (Patricia Espinosa) telah memberi kepercayaan kepada Indonesia, bersama beberapa menteri strategis negara-negara lain untuk menjadi fasilitator negosiasi dalam pencarian titik temu antara negara-negara kunci," kata Ketua Delegasi RI Rachmat Witoelar di Cancun, Meksiko. Langkah ini dilakukan karena Presiden COP merasa negosiasi COP cenderung akan macet, tambahnya.

Presiden COP-16, Patricia Espinosa, secara eksplisit meminta bantuan para fasilitator untuk memfasilitasi kemajuan negosiasi di beberapa isu mengenai mitigasi dan MRV (Measurement, Reporting, and Verification).

Indonesia melihat penunjukan ini sebagai penegasan atas pengakuan dunia kepada peran Indonesia yang mampu melakukan pendekatan konstruktif kepada negara-negara kunci.

Ant

PROPER KLH

Jakarta, 26 November 2010. Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan yang dikenal dengan nama PROPER adalah salah satu program unggulan Kementerian Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh pelaku usaha. PROPER bertujuan mendorong perusahaan untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan lingkungan (continuous improvement). PROPER dikembangkan pada tahun 1995 yang pada saat itu dikenal dengan nama PROPER PROKASIH karena penilaian yang dilakukan adalah hanya aspek pengendalian pencemaran air. Kemudian pada tahun 2002, PROPER dikembangkan lagi menjadi multimedia yang meliputi penilaian terhadap aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3 dan penerapan AMDAL sampai dengan saat ini.

Jika dibandingkan dengan penilaian kinerja penaatan periode tahun sebelumnya, terdapat perubahan peringkat warna yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang lebih ketat. Periode penilaian tahun 2009 – 2010 ini, kategori peringkat warna terdiri dari Emas, Hijau, Biru, Merah dan Hitam (5 kategori), dan kategori peringkat biru minus dan merah minus ditiadakan. Dalam menjaga akuntabilitasnya maka penilaian PROPER dilakukan oleh Dewan Pertimbangan PROPER yang diketuai oleh Prof. Dr. Ir. Surna Djajadiningrat.

Pada periode penilaian tahun 2009 – 2010 ini, perusahaan yang dilakukan penilaian kinerjanya berjumlah 690 perusahaan yang terdiri dari 258 perusahaan manufaktur, 215 perusahaan agroindustri, 201 perusahaan pertambangan, energi dan migas serta 16 perusahaan kawasan/jasa dengan total tingkat penaatan 71% atau naik dari penaatan tahun lalu. Selanjutnya distribusi peringkat PROPER 2009 — 2010 adalah 2 (dua) perusahaan mendapat peringkat Emas yaitu Chevron Geothermal Indonesia, Ltd. Unit Panas Bumi Darajat yang berlokasi di Garut dan PT. Holcim Indonesia, Tbk — Cilacap Plant. Peringkat Hijau berjumlah 54 (lima puluh empat) perusahaan atau 8%, peringkat Biru 43,S'perusahaan (63%), Merah 153-perusahaan (22%) dan Hitam 47 perusahaan (7%).

Selanjutnya, tingkat penaatan berdasarkan sektor, tingkat penaatan tertinggi adalah sektor pertambangan, energi dan migas dengan tingkat penaatan 83%, dilanjutkan dengan sektor manufaktur 72%, sektor kawasan dan jasa 69% dan yang terendah penaatannya adalah sektor agroindustri yaitu 59%. Dari status pemodalan, tingkat penaatan BUMN untuk tahun ini mencapai nilai tertinggi yaitu 76% diikuti oleh PMA 74% dan yang terendah adalah PMDN dengan tingkat penaatan 65%. Sedangkan pada periode penilaian tahun sebelumnya, tingkat penaatan BUMN hanya 68%. Hal ini mengindikasikan kesadaran perusahaan BUMN semakin meningkat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Selanjutnya, dari 604 perusahaan yang telah mengikuti PROPER secara konsisten, tingkat penaatan perusahaan tersebut sedikit meningkat yaitu dari 432 perusahaan taat (71,52%) pada periode 2008 – 2009 menjadi 441 perusahaan (73,01%) pada periode penilaian tahun ini. Meskipun peningkatan penaatan hanya sedikit, terdapat hal yang menarik yaitu 230 perusahaan (38%) peringkatnya tidak berubah dari tahun sebelumnya, 73 perusahaan (12%) turun peringkatnya dan 301 perusahaan (50%) mengalami peningkatan peringkat. Dengan demikian, PROPER yang menitikberatkan pada aspek pembinaan, merupakan program yang cukup efektif dalam mendorong tingkat penaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan.

Dalam sambutannya, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Ir. Gusti Muhammad Hatta, MS menegaskan bahwa perusahaan yang mendapat peringkat hitam akan dilanjutkan dengan proses penegakan hukum untuk memberikan efek jera kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran hukum. MENLH juga menjelaskan salah satu dampak positif dari PROPER adalah bahwa dunia perbankan melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/2/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, peringkat PROPER dijadikan sebagai salah satu aspek pertimbangan dalam proses pemberian kredit kepada perusahaan. Perusahaan yang berperingkat baik akan diberikan kemudahan untuk mendapatkan kredit, sedangkan perusahaan yang mendapat peringkat buruk akan lebih sulit untuk mendapat kredit dari bank. Saat ini, PROPER juga merupakan salah satu syarat dalam menentukan Key Performance Indicator Management di banyak perusahaan.

Dengan telah diberikannya rekomendasi AMDAL terhadap lebih dari 8000 perusahaan, Menteri LH menginstruksikan agar penilaian PROPER setidaknya dapat dilakukan terhadap 2000 perusahaan (25%) untuk mencapai critical mass dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan. Untuk itu kedepannya, akan diupayakan menyerahkan sebagian perusahaan PROPER untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu harus dipersiapkan segala sesuatunya seperti peningkatan kapasitas pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

informasi Lebih Lanjut:
M. Ridwan Tamin (Asdep 3/IV) 08128596122
Sigit Reliantoro (Asdep 2/II) 08128706610
www.menlh.go.id/proper

10 kabupaten/kota di Sumsel mendapatkan Piala Adipura

Sepuluh dari 15 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan meraih penghargaan dari pemerintah pusat di bidang kebersihan lingkungan.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumsel, A. Najib, menyebutkan sejumlah daerah yang mendapat penghargaan itu, yakni Palembang, Musi Banyuasin, Lahat, Lubuklinggau, Muara Enim, Ogan Komering Ilir, dan Ogan Komering Ulu Timur, saat ditemui di Palembang, Sabtu, (12/6).

Daerah tersebut, mendapat piala Adipura di bidang kebersihan lingkungan, sedangkan tiga kabupaten, yakni Banyuasin, Pagar Alam, dan Prabumulih, mendapatkan piagam kebersihan, jelasnya.

Keberhasilan kabupaten dan kota mendapat penghargaan di bidang kebersihan lingkungan tersebut tak lain sebagai bentuk kerja keras dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, termasuk Badan Lingkungan Hidup, ujar Najib. Lebih lanjut dia mengatakan, kebersihan lingkungan merupakan program yang menjadi skala prioritas Badan Lingkungan Hidup karena itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat.

Oleh karena itu, pihaknya rutin melakukan penelitian dan pemantauan, termasuk terhadap berbagai pabrik yang ada di provinsi Sumsel, untuk mengetahui kondisi pencemarannya apakah masih dalam kondisi ambang batas. Bahkan, pihaknya memberikan peringatan bila pabrik ada yang mencemari lingkungan supaya daerah dan kota di Provinsi Sumsel bebas dari pencemaran, tegas Najib.

"Namun, kesemuanya itu tidak terlepas dari dukungan dari seluruh lapisan masyarkat, terutama dalam pelaksanaan pembangunan, termasuk Badan Lingkungan Hidup," katanya. (Ant)