Forum Pemuda Internasional Untuk Perubahan Iklim

Jakarta (ANTARA) - Indonesia mendapat apresiasi atas suksesnya menggelar `International Youth Forum on Climate Change` (Forum Pemuda Internasional untuk Perubahan Iklim) yang diikuti berbagai negara dan dijadualkan berakhir, Senin ini di Jakarta.

Menurut Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Ahmad Doli Kurnia, kepada ANTARA, di Jakarta, Minggu Malam, banyak delegasi merasa kagum dan memberi apresiasi terhadap kiprah anak-anak muda Indonesia yang proaktif menghadapi fenomena perubahan iklim serta berbagai tantangan global lainnya di bidang pangan maupun energi.

Kegiatan pemuda internasional peduli lingkungan itu yang tengah berlangsung `Assembly Hall, Jakarta Convention Centre`.

"Banyak pengalaman baru yang bisa dihimpun dari berbagai negara melalui forum ini dan banyak pihak merasa sangat senang bisa memperoleh masukan berarti untuk pengembangan lingkungan hidup lebih baik di negeri masing-masing," katanya.

Kepercayaan kepada KNPI dan seluruh eksponen kepemudaan Indonesia menggelar sebuah even internasional seperti ini, menurutnya, memiliki banyak manfaat bagi eksistensi RI di mata dunia.

"Kita buktikan bersama-sama bahwa Indonesia ini mampu memberi kontribusi positif dan signifikan untuk berbagai masalah global, terutama kini mengenai perubahan iklim, pelestarian lingkungan hidup, dan membangun kemitraan strategis di antara kaum muda internasional menghadapi aneka tantangan," jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP KNPI, Pahlevi Pangerang, mengungkapkan, Menko Kesra H Agung Laksono dijadwalkan akan menutup seluruh rangkaian kegiatan tersebut, Senin, setelah berlangsung lebih dari dua hari.

Sumber: Yahoo!news

PRESIDEN PILIH KALSEL SEBAGAI PROVINSI PERCONTOHAN REDD

Jakarta  - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya memilih Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi provinsi percontohan pelaksanaan untuk melaksanakan uji coba percontohan tahap awal dari Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD plus) di Indonesia. Kepala Unit Kerja Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto, di Jakarta, Kamis mengatakan bahwa Presiden memilih Kalsel sebagai provinsi percontohan pelaksaan REDD plus dalam Sidang Kabinet pada Kamis (23/12) kemarin. Presiden memutuskan hal tersebut setelah menerima menerima laporan dari Kuntoro yang juga ditugaskan menjadi Ketua Satuan Tugas (Satgas) Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD plus. Kuntoro menjelaskan alasan Bapak Presiden memilih Kalimantan Tengah adalah berdasarkan kombinasi dari penilaian aspek kuantitatif dan kualitatif. 

"Hasil penilaian menunjukan bahwa Kalimantan Tengah adalah provinsi dengan tutupan hutan dan lahan gambut yang cukup luas, dengan ancaman dari deforestasi yang nyata. Tingkat kesiapan dan komitmen dari Gubernur untuk melaksanakan REDD plus juga dinilai menjajikan akan keberhasilan Kalimantan Tengah sebagai mitra," katanya. Kalimantan Tengah memiliki luasan hutan dan lahan gambut terbesar ketiga di Indonesia. Kuntoro mengatakan diperlukan laboratorium khusus untuk melakukan implementasi strategi REDD plus di seluruh Indonesia. Strategi-strategi dan program-program yang sudah disusun untuk memerangi kerusakan hutan di lapangan akan diuji di provinsi percontohan ini.


Mantan Ketua Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh itu mengatakan menjadi provinsi percontohan bukanlah hal yang mudah, karena memiliki implikasi yang berat, yaitu sebagai tempat uji coba pendekatan trial and error. Kalimantan Tengah harus mampu mengelola kompleksitas pada saat pelaksanaan yang mencakup reformasi birokrasi untuk memastikan transparansi dan anti-korupsi, penegakan hukum terhadap pembalakan liar, pemeriksaan ulang pengukuran batas-batas tanah dan hutan, serta integrasi data sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, dan pertambangan hingga tingkat kabupaten.
"Kami menyadari dan memahami betul tugas berat ini, dan bersedia menjalankannya. Program yang sudah ada, seperti pertumbuhan ekonomi rendah emisi, green and clean province, juga bantuan dari berbagai LSM, negara donor maupun pemerintah pusat akan tetap dijalankan. Kalimantan Tengah siap menjalankan tugas yang diinstruksikan oleh bapak Presiden," kata Gubernur Kalimantan Tengah, Teras Narang.


Dia menjelaskan bahwa Kalteng akan meneruskan program-program yang sedang berjalan, seperti misalnya rehabilitasi di lahan Ex-Mega Rice, sesuai dengan Instruksi Presiden No 2 tahun 2007, yang mana Master Plan-nya sudah selesai dilakukan atas bantuan dari pemerintah Belanda. Master Plan ini dapat dijadikan acuan untuk menghindari kesalahan di masa lalu. Program REDD plus diterapkan Indonesia sebagai salah satu pelaksanaan Kemitraan Indonesia-Norwegia di bidang kehutanan. Pemerintah Norwegia akan mendukung transformasi kelembagaan dan peningkatan kemampuan untuk memperkuat tata laksana pemerintah Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah sendiri akan menerima dukungan penuh, dan seluruh provinsi yang berhutan lainnya juga akan memperoleh dukungan teknis dalam mencapai hal-hal penting dalam REDD plus. Provinsi berhutan yang lain yaitu Aceh, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua, dan Papua Barat. Satgas menyatakan komitmen mereka untuk mendukung kesembilan provinsi sebagai mitra Satgas dalam mengelola hutan secara lestari. "REDD plus memberi Indonesia peluang untuk memperbaiki tata kerja penanganan hutan. Tantangan kita besar untuk mengatasi kenyataan di lapangan. Satu provinsi percontohan saja tidak bisa memberi dampak besar. Semua provinsi berhutan harus bekerja keras agar Indonesia dapat menurunkan emisi secara signifikan," kata Kuntoro


Sebagai latar belakang, Kemitraan Indonesia dan Norwegia terbentuk melalui ditandatanganinya Letter of Intent (Surat Niat) pada bulan Mei 2010 di Oslo. Tujuan utama kemitraan yang akan memberikan hibah sebesar 1 (satu) miliar dolar ini adalah untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, dengan tahapan pembayaran berdasarkan kemampuan Indonesia untuk menurunkan emisi. Implementasi tahap I adalah persiapan; tahap 2 dari kemitraan ini akan dimulai awal tahun depan termasuk pembentukan Lembaga REDD plus Indonesia, pengembangan lanjutan yang menyeluruh dari strategi nasional REDD plus, penciptaan instrumen pembiayaan, pengembangan kerangka kerja pelaporan, monitoring dan verifikasi (MRV), pelaksanaan provinsi percontohan, dan pelaksanaan moratorium selama dua tahun untuk konsesi baru atas hutan dan lahan gambut.


Satgas REDD plus telah dibentuk pada September 2010, berdasarkan Keputusan Presiden No. 19/2010, sebagai bagian dari program Kemitraan pemerintah Indonesia dan Norwegia. Satgas ini akan bekerja sama dengan semua pemerintahan daerah untuk membenahi institusi, sistem dan kapasitas yang menjadi garda terdepan bagi perlindungan hutan. Satgas REDD plus yang telah terbentuk ini adalah mematangkan strategi nasional REDD plus dan bertanggung jawab untuk mendesain lembaga REDD plus dan instrumen pendanaan untuk kegiatan-kegiatan REDDplus. Dengan dibentuknya Satgas ini, diharapkan dapat memperbesar daya dorong bagi upaya-upaya Indonesia dalam meletakkan infrastruktur dalam mengurangi emisi melalui terobosan perubahan REDD plus serta meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat dan menjamin keberlanjutan ekonomi melalui strategi pertumbuhan ekonomi rendah karbon.


Satgas REDD+ melapor langsung kepada Presiden Indonesia. (T.N006/P003)

Sumber:

http://www.antaranews.com

Sumatera Selatan Pusat Proyek Biomass Town

Jumat, 10 Desember 2010

Sumeks - Sebagai provinsi terkaya kelima, Sumatera Selatan ditunjuk pemerintah pusat sebagai pilot project program Biomass Town. Kepastian itu, terungkap dalam pertemuan staf  Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Jepang, Mr Yoshiyasu Kamijo serta tiga  konsultan dari Recycle One Co Ltd Jepang dengan Gubernur  Ir H Alex Noerdin, kemarin (8/12).

Pertemuan tertutup itu semula dijadwalkan di pemprov Sumsel. Namun, dialihkan ke meeting room Hotel Aryaduta setelah Gubernur mengikuti rapat umum pemegang saham (RUPS) Bank SumselBabel. Usai pertemuan, Alex menjelaskan kalau di Indonesia akan dimulai program Biomass Town sesuai hasil kesepakatan negara-negara ASEAN dua tahun lalu.
    “Kita di Indonesia baru akan mulai tahun ini (2010). Nah, yang jadi pilot project-nya dipilih Sumsel. Lokasinya sendiri di kota Palembang,” tutur Alex. Program tersebut didukung dengan adanya bantuan pemerintah Jepang. Hubungan kerja sama G to G (government to government) ini dilatarbelakangi karena Jepang sudah lebih dahulu melaksanakan program Biomass Town tersebut.
    “Semua kota di Jepang sudah melaksanakannya. Di mana berbagai kebutuhan seperti pupuk, tenaga listrik dan lain sebagainya diperoleh melalui pengolahan sampah,”bebernya. Pemprov Sumsel menunjuk Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Hj Nelly Rasdiana MSi untuk mengomandoi pelaksanaan program ini di Sumsel.
    Hj Nelly Rasdiana menambahkan, pertemuan Gubernur Sumsel Alex Noerdin dengan staf Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Jepang merupakan realisasi dari kerjasama G to G kedua negara dalam upaya mewujudkan Biomass Town. Pemerintah Jepang akan mengucurkan bantuannya kepada Indonesia, yakni provinsi Sumsel sebagai pilot project dalam bentuk dana grant.
    “Bantuan itu untuk dipergunakan dalam pengelolaan limbah agar menjadi produk yang bermanfaat bagi masyarakat,”jelasnya. Dikatakan Nelly, Sumsel harus siap dan memang siap mewujudkan program besar ini. Program Biomass Town di Sumsel juga melibatkan kalangan akademisi, dalam hal ini dipilih Universitas Sriwijaya (Unsri).
    Gambaran awal, Jepang memberikan bantuan untuk mendirikan pabrik pengolahan limbah. Belum diketahui berapa besar bantuan yang akan diberikan karena pertemuan kemarin baru tahap awal. “Yang pasti, lokasinya di kota Palembang,”cetus Nelly. Rencana pemberian bantuan oleh Jepang itu selama tiga tahun.
    Usai dari pertemuan dengan Gubernur, utusan dari Jepang itu langsung melakukan pembicaraan dengan Walikota Palembang Ir H Eddy Santana Putra MT dan jajaran.
    Wako Eddy menyambut baik rencana tersebut. “Akan kita dukung,” ujarnya. Dikatakan, terpilihnya Palembang sebagai pilot project program tersebut, lantaran tingginya komitmen pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan. Untuk lokasi rencananya bakal disiapkan di kawasan Seberang Ulu (SU).  
    Sementara itu, Direktur Pengolahan Lahan Kementrian Pertanian, Amir Hartono mengatakan hal serupa. Menurutnya, Palembang terpilih karena berbagai pertimbangan yakni memiliki material yang melimpah, memiliki perguruan tinggi (PT) yang kompeten yakni Universitas Sriwijaya (Unsri).
    “Terutama Wako (Eddy, red) sangat perduli dengan masalah pelestarian lingkungan,” ungkapnya. Dikatakan, dari program biomas tersebut, nantinya sampah bakal diolah menjadi sejumlah produk seperti pupuk, biogas dan listrik.
    Namun, untuk tahap awal kemungkinan baru skala kecil. Pupuk yang dihasilkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan para petani daerah sekitar, sedangkan listrik mungkin bisa dimanfaatkan untuk penduduk sekitar pula.
     “Yah, mungkin cukup untuk sekitar 10 rumah tangga,” tuturnya seraya mengatakan, pemerintah Jepang sendiri rencananya bakal membantu dalam bentuk konsultan. “Diharapkan program ini bisa terlaksana mulai tahun depan (2011, red),” tukasnya.(46/mg13)

Satu Suara Untuk Iklim

CANCUN-MEKSIKO - Indonesia sebagai Ketua ASEAN bakal intensif menggalang negara-negara anggota persekutuan regional itu untuk satu posisi menyuarakan isu perubahan iklim pada KTT Perubahan Iklim ke-17 di Durban, Afrika Selatan pada 2011.

"Sejak Januari 2011, pejabat senior dari 10 negara ASEAn bakal bertemu dan rapat untuk mempersiapkan suara bersama ASEAN dengan baik," kata Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta pada KTT ke-17 Perubahan Iklim di Cancun, Meksiko, Jumat.

Gusti melihat selama ini ASEAN tidak satu suara atau posisi dalam negosiasi KTT Perubahan Iklim.

"Kita memberi sinyal bahwa selama Indonesia menjadi Ketua ASEAN pada 2011 maka akan lebih menonjolkan ASEAN, seperti dalam isu perubahan iklim," katanya.

Isu perubahan iklim yang akan dibahas intra ASEAN adalah mitigasi dan adaptasi termasuk program pengurangan emisi dari penggundulan dan kerusakan hutan (REDD plus).

Delegasi Indonesia berusaha tampil aktif dalam KTT ke-17 Perubahan Iklim, bahkan Indonesia ditunjuk menjadi salah satu fasilitator untuk melobi negara-negara peserta dalam hal mitigasi dan MRV perubahan iklim.

"Presiden COP-16 (Patricia Espinosa) telah memberi kepercayaan kepada Indonesia, bersama beberapa menteri strategis negara-negara lain untuk menjadi fasilitator negosiasi dalam pencarian titik temu antara negara-negara kunci," kata Ketua Delegasi RI Rachmat Witoelar di Cancun, Meksiko. Langkah ini dilakukan karena Presiden COP merasa negosiasi COP cenderung akan macet, tambahnya.

Presiden COP-16, Patricia Espinosa, secara eksplisit meminta bantuan para fasilitator untuk memfasilitasi kemajuan negosiasi di beberapa isu mengenai mitigasi dan MRV (Measurement, Reporting, and Verification).

Indonesia melihat penunjukan ini sebagai penegasan atas pengakuan dunia kepada peran Indonesia yang mampu melakukan pendekatan konstruktif kepada negara-negara kunci.

Ant

PROPER KLH

Jakarta, 26 November 2010. Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan yang dikenal dengan nama PROPER adalah salah satu program unggulan Kementerian Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh pelaku usaha. PROPER bertujuan mendorong perusahaan untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan lingkungan (continuous improvement). PROPER dikembangkan pada tahun 1995 yang pada saat itu dikenal dengan nama PROPER PROKASIH karena penilaian yang dilakukan adalah hanya aspek pengendalian pencemaran air. Kemudian pada tahun 2002, PROPER dikembangkan lagi menjadi multimedia yang meliputi penilaian terhadap aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3 dan penerapan AMDAL sampai dengan saat ini.

Jika dibandingkan dengan penilaian kinerja penaatan periode tahun sebelumnya, terdapat perubahan peringkat warna yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang lebih ketat. Periode penilaian tahun 2009 – 2010 ini, kategori peringkat warna terdiri dari Emas, Hijau, Biru, Merah dan Hitam (5 kategori), dan kategori peringkat biru minus dan merah minus ditiadakan. Dalam menjaga akuntabilitasnya maka penilaian PROPER dilakukan oleh Dewan Pertimbangan PROPER yang diketuai oleh Prof. Dr. Ir. Surna Djajadiningrat.

Pada periode penilaian tahun 2009 – 2010 ini, perusahaan yang dilakukan penilaian kinerjanya berjumlah 690 perusahaan yang terdiri dari 258 perusahaan manufaktur, 215 perusahaan agroindustri, 201 perusahaan pertambangan, energi dan migas serta 16 perusahaan kawasan/jasa dengan total tingkat penaatan 71% atau naik dari penaatan tahun lalu. Selanjutnya distribusi peringkat PROPER 2009 — 2010 adalah 2 (dua) perusahaan mendapat peringkat Emas yaitu Chevron Geothermal Indonesia, Ltd. Unit Panas Bumi Darajat yang berlokasi di Garut dan PT. Holcim Indonesia, Tbk — Cilacap Plant. Peringkat Hijau berjumlah 54 (lima puluh empat) perusahaan atau 8%, peringkat Biru 43,S'perusahaan (63%), Merah 153-perusahaan (22%) dan Hitam 47 perusahaan (7%).

Selanjutnya, tingkat penaatan berdasarkan sektor, tingkat penaatan tertinggi adalah sektor pertambangan, energi dan migas dengan tingkat penaatan 83%, dilanjutkan dengan sektor manufaktur 72%, sektor kawasan dan jasa 69% dan yang terendah penaatannya adalah sektor agroindustri yaitu 59%. Dari status pemodalan, tingkat penaatan BUMN untuk tahun ini mencapai nilai tertinggi yaitu 76% diikuti oleh PMA 74% dan yang terendah adalah PMDN dengan tingkat penaatan 65%. Sedangkan pada periode penilaian tahun sebelumnya, tingkat penaatan BUMN hanya 68%. Hal ini mengindikasikan kesadaran perusahaan BUMN semakin meningkat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Selanjutnya, dari 604 perusahaan yang telah mengikuti PROPER secara konsisten, tingkat penaatan perusahaan tersebut sedikit meningkat yaitu dari 432 perusahaan taat (71,52%) pada periode 2008 – 2009 menjadi 441 perusahaan (73,01%) pada periode penilaian tahun ini. Meskipun peningkatan penaatan hanya sedikit, terdapat hal yang menarik yaitu 230 perusahaan (38%) peringkatnya tidak berubah dari tahun sebelumnya, 73 perusahaan (12%) turun peringkatnya dan 301 perusahaan (50%) mengalami peningkatan peringkat. Dengan demikian, PROPER yang menitikberatkan pada aspek pembinaan, merupakan program yang cukup efektif dalam mendorong tingkat penaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan.

Dalam sambutannya, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Ir. Gusti Muhammad Hatta, MS menegaskan bahwa perusahaan yang mendapat peringkat hitam akan dilanjutkan dengan proses penegakan hukum untuk memberikan efek jera kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran hukum. MENLH juga menjelaskan salah satu dampak positif dari PROPER adalah bahwa dunia perbankan melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/2/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, peringkat PROPER dijadikan sebagai salah satu aspek pertimbangan dalam proses pemberian kredit kepada perusahaan. Perusahaan yang berperingkat baik akan diberikan kemudahan untuk mendapatkan kredit, sedangkan perusahaan yang mendapat peringkat buruk akan lebih sulit untuk mendapat kredit dari bank. Saat ini, PROPER juga merupakan salah satu syarat dalam menentukan Key Performance Indicator Management di banyak perusahaan.

Dengan telah diberikannya rekomendasi AMDAL terhadap lebih dari 8000 perusahaan, Menteri LH menginstruksikan agar penilaian PROPER setidaknya dapat dilakukan terhadap 2000 perusahaan (25%) untuk mencapai critical mass dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan. Untuk itu kedepannya, akan diupayakan menyerahkan sebagian perusahaan PROPER untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu harus dipersiapkan segala sesuatunya seperti peningkatan kapasitas pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

informasi Lebih Lanjut:
M. Ridwan Tamin (Asdep 3/IV) 08128596122
Sigit Reliantoro (Asdep 2/II) 08128706610
www.menlh.go.id/proper

10 kabupaten/kota di Sumsel mendapatkan Piala Adipura

Sepuluh dari 15 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan meraih penghargaan dari pemerintah pusat di bidang kebersihan lingkungan.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumsel, A. Najib, menyebutkan sejumlah daerah yang mendapat penghargaan itu, yakni Palembang, Musi Banyuasin, Lahat, Lubuklinggau, Muara Enim, Ogan Komering Ilir, dan Ogan Komering Ulu Timur, saat ditemui di Palembang, Sabtu, (12/6).

Daerah tersebut, mendapat piala Adipura di bidang kebersihan lingkungan, sedangkan tiga kabupaten, yakni Banyuasin, Pagar Alam, dan Prabumulih, mendapatkan piagam kebersihan, jelasnya.

Keberhasilan kabupaten dan kota mendapat penghargaan di bidang kebersihan lingkungan tersebut tak lain sebagai bentuk kerja keras dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, termasuk Badan Lingkungan Hidup, ujar Najib. Lebih lanjut dia mengatakan, kebersihan lingkungan merupakan program yang menjadi skala prioritas Badan Lingkungan Hidup karena itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat.

Oleh karena itu, pihaknya rutin melakukan penelitian dan pemantauan, termasuk terhadap berbagai pabrik yang ada di provinsi Sumsel, untuk mengetahui kondisi pencemarannya apakah masih dalam kondisi ambang batas. Bahkan, pihaknya memberikan peringatan bila pabrik ada yang mencemari lingkungan supaya daerah dan kota di Provinsi Sumsel bebas dari pencemaran, tegas Najib.

"Namun, kesemuanya itu tidak terlepas dari dukungan dari seluruh lapisan masyarkat, terutama dalam pelaksanaan pembangunan, termasuk Badan Lingkungan Hidup," katanya. (Ant)